undang undang yang mengatur tentang psikotropika adalah. . undang undang yang mengatur tentang psikotropika adalah

H. 7 No. 23 Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2013 di kantor BNN, Cawang, Jakarta 24 Lihat. Yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika telah mengalami. Berdasarkan UU Nomor 05/1997 psikotropika merupakan zat atau obat-obatan baik alamiah ataupun sintetis yang bukan narkotika, berkhasiat untuk. keadilan; b. Dalam undang-undang ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis narkotika dan psikotropika, klasifikasi, penggunaan yang sah, pengaturan produksi dan perdagangan, serta sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi. Psikotropika. tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menjamin ketersediaan psikotropika guna. Psikotropika adalah zat atau obat yang menurunkan fungsi otak serta merangsang sistem saraf pusat menimbulkan reaksi halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan PrekursorSementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dijelaskan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui. Dalam UU Narkotika terdapat 155 pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis narkoba, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atauBerikut ini bunyi Pasal 114 dan 115 dalam UU No. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 5. Dari pertanyaan di atas, kami coba perjelas bahwa narkoba yang Anda maksud adalah narkotika sebagaimana diatur dan dilarang penggunaan maupun peredarannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”). 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 9. Pengertian Psikotopika. Seperti diketahui, ini merupakan zat atau obat dimana asalnya berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;. PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA . farset March 13, 2023 Pedoman Kefarmasian Digital Leave a comment. Sedangkan pengertian psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan. Kedua Undang- undang tersebut keluar setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang. Ditinjau dari aspek psikologi criminal, diartikan penelaahan akan dilakubn. Pasal yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa Roy Marten adalah Pasal 62 jis Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jis Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Apotek. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 22 tahun 1997 tentang Narkotika diundangkan dalam lembaran Negara RI tahun 1997 nomor 10 dan Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671 dan Nomor 3698 kemudian mulai berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketergantungan Narkotika. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang diundangkan pada tanggal 11 Maret 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, sedangkan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda,. Psikotropika ini tidak sama dengan narkoba. 11/Men/Vi/2005 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan. 50 soal tentang narkoba dan jawabannya; maksud narkoba; narkoba jenis psikotropika; soal essay dan jawaban tentang narkoba; berikut ini merupakan risiko penyalahgunaan narkoba, yaitu; undang-undang yang mengatur tentang narkotika adalah; berikut ini bukan merupakan narkoba jenis psikotropika yaitu; narkoba dapat sebagai pereda nyeri yaitu Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (“UU 5/1997”), pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 3. Pengertian Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( UU TPKS) adalah undang-undang Indonesia mengenai kekerasan seksual, meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. Glosarium. 13. 2. 1 dan perilaku2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. psikotropika, dan prekursor serta bahan. Tahun. Menteri Kesehatan tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; Mengingat : 1. 23. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank. sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 meliputi: Psikotropika Golongan I, Golongan II, Glongan III, dan Golongan IV sesuai lapiran dalam perundang-undangan dan setelah ada perundang-undang baru yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka Psikotropika untuk Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I. B. 8. 5 tahun 1997. Pengadaan untuk rencana kebutuhan tahunan, produksi, penyimpanan dan pelaporan (pasal 9-14 Undang-Undang No. 139 ADIL: Jurnal Hukum Vol. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam A. 1. ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Mengingat : 1. Untuk mengetahui tentang penggolongan obat lebih dalam, berikut penjelasannya!Mengingat : 1. berfokus pada legalitas dari penjualan online Dalam kasus transaksi online obat psikotropika ini obat-obatan psikotropika melalui marketplace. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik. 5 tahun 1997, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah peny a lahgunaan serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Anda tidak bisa menyamakan psikotropika dengan narkotika. BAB II DASAR, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 2 Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Und ang -Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang. Kontradiksi lain pada UUM ini adalah Pasal 100. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara. Berdasarkan UU Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari. Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan: a. Mewakili Presiden. Apoteker adalah sarjana farmasi. F. com, perbedaan narkotika dan psikotropika menurut Undang-Undang No. Memberi corak tentang hukum pidana kita. . Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan. Pasal 1. 13. 2. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan jelaskan perbedaan pengertian Narkotika dengan Psikotropika. 98 KB. Label rokok, selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi. Undang-undang ini menyatakan bahwa psikotropika adalah obat atau zat yang memiliki sifat buatan atau alamiah dan bukan narkotika. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal. 8Liputan6. Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 22 Pasal 1 angka 1 UU Narkotika. Tematik. 22. 13. 5 tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; 2. Sedangkan Undang-Undang yang mengatur mengenai narkotika di Indonesia untuk pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman setelah tahun 1997. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 18. Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. 1 dan perilaku2. 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggolongan Menurut UU Nomor 05/1997. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 (2012) portal terkait: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 1. RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA (Perubahan UU No. Di Indonesia, persoalan psikotropika sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Thn 1997 pasal 1 angka 1 tentang psikotropika. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika serta 6 Siswantoro Sunarso. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika adalah untuk : a. Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:. Tindak pidana di bidang psikotropika digolongkan sebagai delik kejahatan. kokain. pihak-pihak mana saja yang terlibat/mempengaruhi terjadinya kejahatan, bagaimanakah respon terhadap suatu adanya korban kejahatan, faktor terjadinya kejahatan, dan bagaimanakah pengaturan Narkotika dan Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Zat ini dapat. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah. 07 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Selasa, 27 Oktober 2020 Diperbarui Senin, 2 November 2020 PMK No. ahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan. mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifatvictimologi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, di antaranya adalah. Undang-Undang Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah aturan hukum yang mengatur tentang pengendalian dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Indonesia. Golongan I: adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. adalah industri farmasi yang menggunakan psikotropika sebagai bahanUndang-undang ini dibentuk di era Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Selain itu, UU Psikotropika juga mengatur tentang penggunaan psikotropika pada pasien yang membutuhkan pengobatan, seperti pasien yang menderita epilepsi atau gangguan. PEMBAHASAN A. . JAKARTA, KOMPAS. BAB II DASAR, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 2 Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. , hlm. golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Peraturan Pemerintah No. Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak. yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya3. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 3. Substances (Konferensi Perserikan Bangsa-Bangsa tentang Adopsi Protokol Psikotropika), yang telah menghasilkan Convention Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Instalasi Farmasi Klinik adalah bagian dari klinik, yang dalam Undang-Undang mengenai Narkotika dan Psikotropika disebut Balai Pengobatan, yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian. Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. polri. 9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis. , dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. Cara mengenal undang-undang yang mengatur tentang narkotika dan psikotropika adalah dengan mempelajari isi dari undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan; Mengingat: 1. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28. 2. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. 26. 10. Menurut UUD 1945 Pasal 26, warga negara. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif. 43. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus. Importir Produsen Psikotropika yang selanjutnya disebut IP Psikotropika adalah Industri Farmasi yang menggunakan Psikotropika sebagai bahan baku prosesgolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Demikian jawaban dari kami mengenai hukuman pengedar narkoba di Indonesia, semoga bermanfaat. 22. 2. Jenis. Diperbarui Kamis, 8 April 2021. 2004. 5. Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia namun dengan pengawasan dan resep dokter. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 10. 1. Dalam kaitannya dengan UU Nomor s ·Talmn 1997 adalah UU yang mengatur tentang psi kotropika G. 27. Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:. Pada mulanya ketentuan pengaturan Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 meliputi: Psikotropika Golongan I, Golongan II, Glongan III, dan Golongan IV sesuai lapiran dalam Perundang-undangan dan setelah ada Perundang-undang baru yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka. Pasal 1. Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 4. Bagi pengedar atau pun pemakai narkoba, sebenarnya sama-sama memiliki konsekuensi hukum pidana. 3. terdapat beberapa unsur hukum yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 B. Memutuskan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Salah satunya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan,Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika. 42. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.